Kemensos dan Pemkab Gresik Perkuat DTSEN, Pastikan “Invisible People” Tak Lagi Terlewat dari Bansos

Gresik, 30 Maret 2026 – Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Gedung Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3). 


Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi”. 


Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial RI menyoroti pentingnya menghadirkan kelompok “invisible people”, yakni masyarakat yang hidup dalam keterbatasan namun belum terdata sehingga belum tersentuh bantuan sosial.


Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, namun belum tercatat dalam sistem.


“Masih ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi belum masuk dalam data. Akibatnya, mereka tidak menerima bantuan. Inilah yang kita sebut sebagai invisible people,” ujarnya.


Melalui DTSEN, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi warga yang “hilang” dari sistem. Data kemiskinan kini dipusatkan dalam satu pintu berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikelompokkan ke dalam 10 desil, mulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera.


Gus Ipul juga menegaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan dapat diperbarui secara berkala melalui dua jalur, yakni jalur formal seperti Musyawarah Desa (Musdes), serta jalur partisipatif melalui pelibatan masyarakat.


Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemutakhiran data melalui:

- Aplikasi Cek Bansos (fitur Usul dan Sanggah)

- Command Center Kemensos (171 / 021-171)

- WhatsApp Lapor Bansos (08877-171-171)


Seluruh data yang dihimpun melalui SIKS-NG akan diolah dan diperbarui setiap tiga bulan.


“Kalau datanya akurat, bantuan yang diberikan juga tepat sasaran. Ini penting agar ke depan tidak muncul kesalahan penyaluran,” tambahnya.


Sementara itu, mewakili Bupati Gresik, Wakil Bupati dr. Asluchul Alif menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Gresik menunjukkan tren positif, dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025, atau setara 131.807 jiwa.


Namun, berdasarkan pendataan lokal melalui aplikasi Gresik Soya, jumlah tersebut tercatat mencapai 142.107 jiwa. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi data agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran. Saat ini, baru sekitar 25,39 persen masyarakat yang menerima bantuan sosial, sementara 74,61 persen lainnya masih belum tersentuh.


Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik menjadi salah satu langkah konkret yang terus dikembangkan. Program ini menggunakan sistem penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka, agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.


"Sekolah Rakyat tidak dibuka melalui pendaftaran umum, melainkan dengan sistem penjangkauan agar tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.


Saat ini, SRMA 37 Gresik memiliki 75 siswa tanpa ada yang mengundurkan diri. Pembangunan gedung permanen di Desa Raci Tengah juga terus berjalan dengan progres mencapai 27,36 persen.


Selain itu, orang tua siswa turut mendapatkan bantuan kewirausahaan dengan total nilai mencapai Rp391.853.366, yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masing-masing, guna mendorong kemandirian ekonomi keluarga.


Secara keseluruhan, saat ini pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni perlindungan dan jaminan sosial melalui DTSEN, rehabilitasi sosial melalui Sekolah Rakyat, serta pemberdayaan sosial melalui bansos tepat sasaran.


Langkah ini sejalan dengan amanat bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.


Dalam kegiatan tersebut, siswa SRMA 37 juga turut menampilkan berbagai pertunjukan, di antaranya orasi dalam bahasa Inggris, Arab, Tagalog, dan Prancis, serta puisi dan paduan suara. Penampilan ini menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi wadah pendidikan, tetapi juga ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Penampilan serupa juga ditunjukkan oleh pilar-pilar sosial Kabupaten Gresik.


Melalui penguatan DTSEN dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang “tak terlihat”.


Sebab dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang paling berbahaya bukan hanya kemiskinan itu sendiri, tetapi ketika penderitaan tidak tercatat, tidak terdengar, dan akhirnya tidak tertangani. (ani)