Bahas Persiapan UMK 2027, Bupati Gresik Ajak Serikat Buruh Perkuat Koordinasi
Gresik, 17 November 2026 – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menggelar silaturahmi dan ngopi bersama Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan agenda pengupahan Kabupaten Gresik Tahun 2027. Dalam kesempatan itu, perwakilan serikat buruh juga berpamitan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu–Kamis, 18–19 November 2026.
Perhitungan UMK 2027 mempertimbangkan sejumlah variabel, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan pentingnya koordinasi dan penyusunan tahapan perumusan rekomendasi pengupahan secara terarah.
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemetaan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yani juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Proses penetapan UMK juga melibatkan dialog tripartit antara pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha. Dialog ini diharapkan menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Adapun batas akhir penetapan UMK Tahun 2027 oleh Gubernur Jawa Timur dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Pemerintah Kabupaten Gresik berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan kebijakan pengupahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjaga iklim investasi di Kabupaten Gresik.

0 Comments