KPU Gresik Gelar Review Dapil, Perkuat Kualitas Keterwakilan Masyarakat pada Pemilu Mendatang
Gresik, 19 November 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan Review Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Gresik tersebut menjadi ruang evaluasi dan diskusi bersama untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), DPRD, perwakilan partai politik, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Drs. Nur Faqih.
Ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik, menjelaskan bahwa kegiatan review tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dan persiapan menghadapi tahapan pemilu mendatang. Ia menegaskan, forum ini bukan menjadi keputusan untuk mengubah jumlah daerah pemilihan, melainkan wadah untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak.
“Ini bukan semata-mata sudah memulai untuk merubah, menambah ataupun mengurangi dapil untuk pemilu 2029 yang akan datang,” ujar Ahmad Taufik.
Ia menambahkan, berbagai gagasan dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kajian dan pengusulan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami hanya menerima dan mengusulkan kepada KPU. KPU yang menetapkan,” jelasnya.
Ahmad Taufik juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga, khususnya dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah, Bakesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
“KPU tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Kita kolaborasi, kolaborasi semua lembaga dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, narasumber Drs. Nur Faqih menyampaikan bahwa penataan daerah pemilihan perlu memperhatikan sejumlah prinsip, di antaranya kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kesinambungan, serta kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat.
Ia juga mengajak peserta melihat perkembangan wilayah Kabupaten Gresik, baik di kawasan utara maupun selatan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, karakteristik sosial budaya, hingga kondisi geografis menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam kajian penataan daerah pemilihan.
Nur Faqih mengapresiasi perkembangan sistem penyelenggaraan pemilu yang dinilainya semakin terstruktur. “Saya senang sekarang KPU itu secara gradual sudah melakukan perbaikan-perbaikan sistem dalam penetapan, penyusunan, dan alokasi kursi dapil,” tuturnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan perwakilan partai politik dan Bawaslu Kabupaten Gresik. Sejumlah masukan disampaikan, antara lain mengenai kesinambungan daerah pemilihan, keterwakilan wilayah kepulauan Bawean, serta pertimbangan perkembangan kawasan utara dan selatan Kabupaten Gresik.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Gresik berharap terbangun pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Berbagai masukan yang dihimpun selanjutnya dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi daerah, menjaga kualitas keterwakilan masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, berintegritas, dan partisipatif.

0 Comments