Libatkan Linmas, Pemkab Gresik Perkuat Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik mengajak anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) berperan aktif membantu pemberantasan rokok ilegal melalui Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Tahun 2026. 

Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Horison Gresik, Kamis (19/11/2026), dengan peserta dari Kecamatan Menganti, Benjeng, Kedamean, Bungah, dan Sidayu.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Bea Cukai Gresik, Unit III Satreskrim Polres Gresik, serta Kejaksaan Negeri Gresik.

Materi yang disampaikan mencakup ketentuan cukai, penindakan terhadap rokok ilegal, serta penegakan hukum di bidang cukai.

Kasatpol PP Kabupaten Gresik Arip Wicaksono menyampaikan, cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Karena itu, peredaran rokok ilegal perlu menjadi perhatian bersama lantaran dapat merugikan pendapatan negara.

Menurutnya, upaya pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Linmas yang memiliki kedekatan dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Linmas kami harapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam membantu pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal. Kehadiran mereka di tengah masyarakat tentu sangat membantu tugas Satpol PP," ujar Kasatpol PP 

Ia berharap, melalui sosialisasi ini anggota Linmas semakin memahami ketentuan di bidang cukai, termasuk mengenali indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungannya.

"Harapan kami, ilmu yang diperoleh hari ini bisa diteruskan kepada masyarakat. Jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, segera sampaikan informasi kepada pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Gresik berharap sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan Linmas semakin kuat. Sehingga pengawasan di tingkat lingkungan dapat berjalan lebih optimal dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Gresik dapat ditekan.